Panduan Lengkap Sengketa Klaim Asuransi: Dari Penolakan Hingga Penyelesaian Hukum

Pendahuluan

Penolakan klaim asuransi sering kali menjadi awal dari sengketa hukum antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Dalam praktik, tidak semua klaim yang diajukan tertanggung dibayar sebagaimana mestinya, meskipun premi telah dibayarkan secara tertib. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah penolakan klaim tersebut sah secara hukum, dan langkah apa yang dapat ditempuh tertanggung untuk memperjuangkan haknya?

Artikel ini disusun sebagai panduan lengkap sengketa klaim asuransi, mulai dari alasan umum penolakan klaim hingga berbagai jalur penyelesaian hukum yang tersedia di Indonesia.

Apa yang Dimaksud dengan Sengketa Klaim Asuransi?

Sengketa klaim asuransi adalah perselisihan antara tertanggung dan penanggung yang timbul karena:

• klaim asuransi ditolak,
• klaim dibayar sebagian,
• klaim dibayar tidak tepat waktu, atau
• klaim dipersulit dengan alasan administratif atau teknis.

Secara hukum, sengketa ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian asuransi (polis) yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan dan prinsip hukum perjanjian.

Alasan Umum Penolakan Klaim Asuransi

Dalam praktik, perusahaan asuransi kerap mendasarkan penolakan klaim pada beberapa alasan berikut:

1. Peristiwa Tidak Dijamin Polis

Penanggung menyatakan bahwa risiko yang terjadi termasuk dalam klausula pengecualian (exclusion) polis.

2. Dugaan Pelanggaran Warranty atau Condition

Klaim ditolak karena tertanggung dianggap tidak memenuhi syarat tertentu yang diwajibkan dalam polis.

3. Non-Disclosure atau Misrepresentation

Penanggung mendalilkan bahwa tertanggung tidak mengungkapkan fakta material secara benar saat penutupan asuransi.

4. Keterlambatan Pelaporan Klaim

Penanggung menolak klaim dengan alasan pelaporan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. Sengketa Nilai Kerugian (Quantum)

Klaim tidak sepenuhnya ditolak, tetapi nilai klaim yang dibayarkan jauh lebih rendah dari kerugian sebenarnya.

Tahapan Menghadapi Sengketa Klaim Asuransi

1. Evaluasi Polis dan Dokumen Klaim

Langkah awal yang krusial adalah melakukan penelaahan menyeluruh terhadap:

• polis asuransi,
• endorsement,
• korespondensi klaim,
• laporan adjuster,
• serta dasar penolakan klaim dari penanggung.

Analisis ini bertujuan menilai apakah penolakan klaim memiliki dasar hukum yang sah.

2. Keberatan dan Negosiasi dengan Penanggung

Tertanggung dapat mengajukan keberatan secara tertulis dan meminta klarifikasi resmi dari perusahaan asuransi. Pada tahap ini, pendekatan hukum yang tepat sering kali mampu membuka ruang negosiasi.

3. Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif

Apabila negosiasi tidak membuahkan hasil, sengketa dapat diajukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk lembaga yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, seperti LAPS SJK.

Mekanisme ini relatif cepat dan lebih efisien dari sisi biaya.

Arbitrase sebagai Solusi Sengketa Klaim Asuransi

Dalam klaim asuransi bernilai besar atau bersifat teknis, arbitrase sering menjadi forum penyelesaian sengketa yang paling efektif, terutama apabila polis memuat klausula arbitrase.

Beberapa keunggulan arbitrase antara lain:

• proses lebih cepat dan tertutup,
• arbiter memiliki keahlian khusus,
• putusan bersifat final dan mengikat.

Di Indonesia, arbitrase sengketa asuransi kerap diselenggarakan melalui BANI atau forum arbitrase lain yang disepakati para pihak.

Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Melalui Pengadilan

Litigasi di pengadilan menjadi opsi terakhir apabila:

• polis tidak memuat klausula arbitrase,
• penyelesaian non-litigasi gagal,
• atau terdapat kepentingan hukum tertentu yang mengharuskan putusan pengadilan.

Namun, proses ini cenderung memakan waktu lebih lama dan membuka kemungkinan upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi.

Peran Firma Hukum dalam Sengketa Klaim Asuransi

Sengketa klaim asuransi menuntut pemahaman mendalam terhadap:

• hukum asuransi,
• konstruksi polis,
• praktik industri asuransi,
• serta strategi pembuktian.

Pendampingan oleh firma hukum yang berpengalaman memungkinkan tertanggung untuk:

• menilai kekuatan posisi hukum secara objektif,
• menghindari kesalahan prosedural,
• menghadapi penanggung secara setara,
• dan memaksimalkan peluang keberhasilan klaim.

Kesimpulan

Penolakan klaim asuransi tidak selalu berarti akhir dari hak tertanggung. Dengan pemahaman yang tepat dan strategi hukum yang terukur, sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan secara efektif melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun litigasi.

Sebagai firma hukum yang berpengalaman dalam sengketa klaim asuransi dan arbitrase,Global Assurance Partnership ( GAP) Law Firm berkomitmen memberikan pendampingan hukum yang komprehensif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan klien.

Mengalami penolakan klaim asuransi?

Konsultasikan permasalahan Anda dengan Global Assurance Partnership (GAP)  Law Firm untuk mendapatkan analisis hukum dan strategi penyelesaian sengketa yang tepat.