Pendahuluan

Asuransi Marine Cargo memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan dan logistik, baik nasional maupun internasional. Pengangkutan barang melalui laut, udara, dan darat lintas negara selalu mengandung risiko, mulai dari kerusakan, kehilangan, keterlambatan, hingga risiko hukum yang berdampak langsung pada nilai ekonomi barang.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pelaku usaha menggunakan asuransi marine cargo sebagai instrumen pengalihan risiko. Namun dalam praktik, penolakan klaim asuransi marine cargo masih sering terjadi dan menjadi sumber sengketa antara tertanggung dan perusahaan asuransi.

Artikel ini membahas secara komprehensif penyebab umum penolakan klaim marine cargo, dasar hukum yang berlaku di Indonesia, serta strategi hukum yang dapat ditempuh, dengan pendekatan yang juga mempertimbangkan praktik internasional dalam marine insurance.

Asuransi Marine Cargo dalam Praktik Perdagangan

Asuransi marine cargo memberikan perlindungan atas barang yang diangkut dari satu tempat ke tempat lain, termasuk selama proses bongkar muat dan transit. Dalam praktik internasional, cakupan risiko umumnya mengacu pada Institute Cargo Clauses (ICC) yang terbagi menjadi Clause A, B, dan C.

Meski menggunakan standar internasional, polis asuransi marine cargo yang diterbitkan di Indonesia tetap tunduk pada:

• Hukum perjanjian nasional
• Hukum perasuransian
• Prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan asuransi

Hal ini sering menjadi titik awal terjadinya perbedaan penafsiran antara tertanggung dan penanggung.

Penyebab Umum Penolakan Klaim Asuransi Marine Cargo

1. Sengketa Mengenai Insurable Interest

Alasan yang paling sering digunakan dalam penolakan klaim adalah tidak adanya insurable interest pada pihak yang mengajukan klaim. Permasalahan ini biasanya muncul akibat:

• Perbedaan antara penjual, pembeli, pemilik barang, dan penerima barang
• Ketentuan Incoterms dalam kontrak jual beli internasional
• Status joint insured atau beneficiary dalam polis

Dalam praktik modern, insurable interest tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai kepemilikan formal, melainkan kepentingan ekonomi yang sah dan nyata atas barang yang diasuransikan.

2. Klaim Dianggap Terlambat atau Tidak Prosedural

Penolakan klaim juga sering didasarkan pada alasan administratif, antara lain:

• Pemberitahuan klaim melewati batas waktu
• Keterlambatan laporan kerugian
• Ketidaklengkapan dokumen klaim

Dalam banyak kasus, alasan prosedural ini digunakan tanpa mempertimbangkan apakah kerugian benar-benar terjadi dan apakah keterlambatan tersebut secara nyata merugikan perusahaan asuransi.

3. Dugaan Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith

Asuransi marine cargo tunduk pada prinsip itikad baik tertinggi (utmost good faith). Penanggung sering mendalilkan bahwa tertanggung:

• Tidak mengungkapkan fakta material
• Memberikan keterangan yang tidak akurat
• Salah menyebutkan jenis barang, kemasan, atau rute pengangkutan

Namun dalam praktik hukum, tidak setiap kesalahan informasi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran material yang membatalkan klaim, terutama jika tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko.

4. Penafsiran Klausula Pengecualian Secara Berlebihan

Klausula pengecualian dalam polis marine cargo sering ditafsirkan secara luas oleh penanggung, misalnya terkait:

• Kerusakan karena sifat alamiah barang
• Kerusakan akibat kemasan
• Kerugian akibat keterlambatan

Padahal secara prinsip hukum kontrak dan asuransi, klausula pengecualian harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh diperluas secara sepihak.

Dasar Hukum Nasional: Perspektif KUHD

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) masih menjadi dasar hukum penting bagi asuransi laut di Indonesia. KUHD pada prinsipnya:

• Mengakui asuransi sebagai perjanjian ganti rugi
• Menekankan adanya kepentingan yang diasuransikan
• Mengharuskan adanya hubungan sebab-akibat antara risiko dan kerugian

Walaupun bersifat klasik, ketentuan KUHD tetap relevan dan harus dibaca secara sistematis dengan hukum perasuransian modern.

Perspektif Undang-Undang Perasuransian

Undang-Undang Perasuransian memperkuat posisi tertanggung dengan menekankan:

• Prinsip perlindungan konsumen jasa keuangan
• Kewajiban perusahaan asuransi untuk bertindak profesional dan transparan
• Larangan praktik yang merugikan pemegang polis

Penolakan klaim yang tidak proporsional, tidak transparan, atau tidak didukung alasan objektif dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran prinsip perasuransian yang sehat.

Peran POJK dalam Penanganan Klaim Asuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengatur tata kelola perusahaan asuransi dan mekanisme penanganan klaim. Prinsip penting yang relevan antara lain:

• Kewajiban penanggung memberikan penjelasan tertulis atas penolakan klaim
• Penanganan klaim secara adil dan tepat waktu
• Penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif sebelum pengadilan

POJK memperkuat hak tertanggung untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses klaim.

Praktik Internasional dalam Sengketa Marine Cargo

Dalam praktik internasional, sengketa asuransi marine cargo umumnya diselesaikan dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Penafsiran polis yang tidak merugikan tertanggung secara tidak wajar
2. Fokus pada substansi kerugian, bukan sekadar formalitas administratif
3. Pengakuan kepentingan ekonomi sebagai dasar klaim
4. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk klaim bernilai besar dan lintas negara

Pendekatan ini menjadi referensi penting dalam menilai kewajaran penolakan klaim di Indonesia.

Keterkaitan Marine Cargo, Marine Hull, dan P&I Insurance

Dalam praktik, sengketa marine cargo sering berkaitan dengan:

• Marine Hull Insurance, yang melindungi kapal
• Protection and Indemnity (P&I) Insurance, yang melindungi tanggung jawab hukum pemilik atau operator kapal

Satu peristiwa kecelakaan laut dapat memicu klaim pada ketiga jenis asuransi tersebut secara bersamaan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang terintegrasi menjadi sangat penting.

Strategi Hukum Menghadapi Penolakan Klaim Marine Cargo

Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh tertanggung antara lain:

1. Melakukan analisis menyeluruh terhadap polis dan dokumen transaksi
2. Menguji dasar hukum dan rasionalitas penolakan klaim
3. Menempuh negosiasi dan klaim review berbasis hukum dan praktik asuransi
4. Menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan apabila diperlukan

Pendekatan yang tepat sering kali menentukan keberhasilan pemulihan hak klaim.

Penutup

Penolakan klaim asuransi marine cargo bukanlah akhir dari perlindungan asuransi. Dengan pemahaman yang tepat terhadap KUHD, Undang-Undang Perasuransian, POJK, serta praktik internasional marine insurance, tertanggung memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperjuangkan haknya.

Setiap sengketa klaim memiliki karakteristik tersendiri dan memerlukan analisis hukum yang cermat, komprehensif, dan strategis.

Apabila Anda menghadapi permasalahan klaim asuransi Marine Hull, Marine Cargo, maupun Protection and Indemnity (P&I) Insurance—baik berupa penolakan klaim, pengurangan nilai klaim, perbedaan penafsiran polis, maupun sengketa tanggung jawab penanggung—Anda dapat menghubungi Global Assurance Partnership (GAP) Law Firm untuk diskusi dan penanganan lebih lanjut.

GAP Law Firm memiliki pengalaman yang kuat dan teruji, tidak hanya sebagai pengacara penanganan sengketa klaim asuransi, tetapi juga sebagai praktisi asuransi, sehingga memahami persoalan klaim secara menyeluruh dari sisi hukum, teknis asuransi, underwriting, dan praktik internasional marine insurance. Pendampingan dilakukan secara profesional dan strategis, baik melalui Arbitrase maupun Pengadilan, dengan fokus pada perlindungan kepentingan hukum dan pemulihan hak klien secara optimal.