Menghadapi Penolakan Klaim Asuransi: Hak Tertanggung dan Langkah Hukum yang Tepat

Pendahuluan

Penolakan klaim asuransi merupakan situasi yang kerap dihadapi oleh tertanggung, baik individu maupun korporasi. Tidak jarang penolakan tersebut menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, terutama ketika klaim bernilai besar atau menyangkut kelangsungan usaha. Padahal, premi telah dibayarkan dan tertanggung merasa telah memenuhi seluruh kewajiban sesuai polis.

Dalam kondisi demikian, penting bagi tertanggung untuk memahami hak-haknya secara hukum serta langkah hukum yang tepat agar penolakan klaim asuransi tidak dibiarkan tanpa upaya penyelesaian.

Apakah Penolakan Klaim Asuransi Selalu Sah?

Perlu dipahami bahwa tidak setiap penolakan klaim asuransi dapat dibenarkan secara hukum. Penolakan klaim harus didasarkan pada:

• ketentuan polis yang jelas,
• fakta yang dapat dibuktikan,
• serta penerapan prinsip hukum asuransi secara benar.

Apabila penolakan dilakukan secara sepihak, tidak proporsional, atau bertentangan dengan prinsip itikad baik, maka tertanggung memiliki dasar hukum untuk menggugat atau menempuh mekanisme penyelesaian sengketa.

Hak-Hak Tertanggung atas Penolakan Klaim Asuransi

Dalam menghadapi penolakan klaim, tertanggung memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh hukum, antara lain:

1. Hak atas Penjelasan Tertulis

Tertanggung berhak memperoleh penjelasan tertulis yang jelas dan rinci mengenai alasan penolakan klaim, termasuk dasar klausula polis yang digunakan oleh penanggung.

2. Hak untuk Mengajukan Keberatan

Tertanggung berhak mengajukan keberatan atau sanggahan atas penolakan klaim, disertai argumentasi hukum dan dokumen pendukung.

3. Hak atas Perlakuan Itikad Baik

Perusahaan asuransi wajib bertindak dengan itikad baik (good faith), termasuk tidak menunda klaim secara tidak wajar atau mencari alasan teknis untuk menghindari kewajiban.

4. Hak Mengajukan Penyelesaian Sengketa

Apabila penolakan klaim tidak dapat diselesaikan secara internal, tertanggung berhak membawa sengketa ke forum penyelesaian sengketa yang tersedia.

Alasan Umum Penolakan Klaim Asuransi

Dalam praktik, penolakan klaim asuransi biasanya didasarkan pada beberapa alasan berikut:

• peristiwa dianggap tidak dijamin polis,
• penerapan klausula pengecualian (exclusion),
• dugaan pelanggaran warranty atau condition,
• non-disclosure atau misrepresentation,
• keterlambatan pelaporan klaim,
• perbedaan perhitungan nilai kerugian (quantum).

Namun, alasan-alasan tersebut tidak selalu otomatis sah, dan perlu diuji secara hukum.

Langkah Hukum yang Tepat Menghadapi Penolakan Klaim Asuransi

1. Analisis Polis dan Dasar Penolakan

Langkah awal yang paling penting adalah melakukan analisis mendalam terhadap polis asuransi, endorsement, serta surat penolakan klaim. Tujuannya untuk menilai:

• apakah alasan penolakan sesuai polis,
• apakah klausula diterapkan secara proporsional,
• dan apakah terdapat pelanggaran prinsip hukum asuransi.

2. Negosiasi dan Penyelesaian Internal

Dalam tahap awal, sengketa klaim dapat diupayakan melalui negosiasi langsung dengan perusahaan asuransi. Pendekatan hukum yang terstruktur sering kali efektif untuk membuka kembali proses klaim.

3. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Apabila negosiasi tidak membuahkan hasil, tertanggung dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk melalui lembaga yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, seperti LAPS SJK.
Mekanisme ini relatif cepat dan efisien untuk sengketa klaim tertentu.

4. Arbitrase Sengketa Klaim Asuransi

Untuk sengketa klaim bernilai besar dan bersifat teknis, arbitrase sering menjadi forum yang paling tepat, khususnya apabila polis memuat klausula arbitrase. Arbitrase memberikan kepastian hukum karena putusannya bersifat final dan mengikat.
Di Indonesia, arbitrase antara lain dapat dilakukan melalui Arbitrase LAPSSJK atau BANI atau forum arbitrase lain yang disepakati para pihak.

5. Gugatan Melalui Pengadilan

Litigasi di pengadilan merupakan opsi terakhir apabila penyelesaian non-litigasi tidak memungkinkan atau gagal. Namun, proses ini umumnya lebih panjang dan terbuka terhadap upaya hukum lanjutan.

Pentingnya Pendampingan Hukum Profesional

Penolakan klaim asuransi bukan hanya persoalan administratif, tetapi sering kali melibatkan:

• penafsiran polis yang kompleks,
• aspek teknis asuransi,
• serta kepentingan bisnis yang signifikan.

Pendampingan oleh firma hukum yang memiliki keahlian khusus di bidang asuransi dan arbitrase sangat menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa.

Peran Global Assurance Partnership (GAP) Law Firm

Global Assurance Partnership (GAP) Law Firm merupakan firma hukum yang berpengalaman dalam menangani sengketa klaim asuransi, baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun litigasi. Dengan pemahaman mendalam terhadap industri asuransi dan praktik penyelesaian sengketa, Global Assurance Partnership (GAP) Law Firm memberikan pendampingan hukum yang terukur, strategis, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan klien.

Penutup

Penolakan klaim asuransi tidak boleh dipandang sebagai akhir dari hak tertanggung. Dengan memahami hak-hak hukum dan menempuh langkah penyelesaian yang tepat, sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan secara efektif dan berkeadilan.